21 hours ago
23
BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan menyusul sorotan DPRD Bontang terkait belum adanya dividen yang disetorkan BUMD kepada pemerintah daerah hingga saat ini.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan berbagai catatan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Termasuk rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah Kota Bontang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten.
“Yang patut kita syukuri adalah keberhasilan mempertahankan WTP ini bukan pekerjaan mudah. Terima kasih kepada DPRD yang terus melakukan pengawasan dan seluruh jajaran pemerintah yang bekerja menjaga tata kelola keuangan daerah,” ujar Agus Haris.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian WTP bukan tujuan akhir. Pemerintah ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terkait belum adanya dividen dari BUMD, Agus Haris mengungkapkan pemerintah tengah menyusun berbagai strategi bisnis agar perusahaan daerah dapat menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi terhadap PAD.
Salah satu fokus yang disiapkan adalah pengembangan Pelabuhan Loktuan sebagai pusat aktivitas ekonomi baru. Selama ini, aktivitas usaha yang dikelola masih didominasi sektor darat. Ke depan, pemerintah berencana memperluas pengembangan ke sektor maritim yang dinilai memiliki potensi besar.
“Kami tidak bisa menutup mata bahwa sektor kelautan memiliki peluang besar. Karena itu kami sedang menyiapkan infrastruktur dan regulasi yang dibutuhkan,” katanya.
Pemkot juga mendorong pembenahan tata kelola dan struktur organisasi perusahaan pengelola pelabuhan sebelum kawasan tersebut dikembangkan menjadi pusat logistik dan perdagangan yang lebih besar.
Menurut Agus Haris, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan fasilitas pelabuhan yang belum mampu melayani kapal berskala internasional. Padahal, sektor ekspor dan impor berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
Untuk mendukung pengembangan tersebut, pemerintah mulai menawarkan peluang investasi kepada sejumlah investor. Selain pembangunan fasilitas pelabuhan, kawasan lahan milik pemerintah di sekitar area bekas gusuran juga direncanakan menjadi lokasi penumpukan peti kemas.
“Insyaallah tidak lama lagi kami akan merilis konsep pengembangannya. Saat ini masih dalam tahap penyusunan kajian investasi, kajian bisnis, dan prospek usaha ke depan,” tuturnya.
Ia menambahkan, sejumlah investor telah menunjukkan minat untuk terlibat dalam pengembangan Pelabuhan Loktuan. Komunikasi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) juga telah dilakukan dan mendapat respons positif.
Menurutnya, Pelindo menilai Bontang memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai kawasan pelabuhan peti kemas strategis di Kalimantan Timur.
Selain pengembangan pelabuhan, Pemkot Bontang juga mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di Bontang Lestari. Pemerintah berharap lahan seluas sekitar 1.000 hingga 1.500 hektare yang tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk menarik investasi baru.
“Kami berharap kawasan industri ini bisa menjadi mesin baru penggerak ekonomi sekaligus sumber PAD bagi Kota Bontang di masa depan,” pungkasnya. (ak)
