14 hours ago
13
BONTANGPOST.ID, Samarinda – Sinyal tekanan fiskal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin menguat. APBD Kaltim tahun anggaran 2026 disebut berpotensi mengalami defisit yang cukup besar, sehingga mendorong pemerintah daerah bersama DPRD menyiapkan langkah efisiensi anggaran secara signifikan.
Pemangkasan belanja daerah hingga sekitar Rp2 triliun kini tengah dibahas dalam rapat evaluasi realisasi pendapatan dan pelaksanaan anggaran antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim.
Anggota Banggar DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyebut kondisi fiskal daerah saat ini berada dalam tekanan akibat ketidakseimbangan antara target pendapatan dan kebutuhan belanja yang terus meningkat. Ia menegaskan rasionalisasi anggaran menjadi langkah yang tidak dapat dihindari.
“Dalam rapat disampaikan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pemangkasan anggaran sekitar Rp2 triliun. Ini sedang kami bahas bersama untuk menjaga stabilitas APBD,” ujarnya.
Sarkowi menekankan, proses efisiensi anggaran harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk aturan Kementerian Dalam Negeri, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemangkasan tersebut belum sepenuhnya menjamin APBD Kaltim terbebas dari risiko defisit. Menurutnya, angka tersebut masih bersifat penahan sementara terhadap tekanan fiskal yang lebih besar.
Kondisi keuangan daerah juga dipengaruhi belum jelasnya kepastian dana transfer dari pemerintah pusat. DPRD menilai hal ini perlu segera direspons melalui komunikasi intensif ke pemerintah pusat untuk memastikan hak daerah dapat segera direalisasikan.
Di tengah upaya efisiensi tersebut, muncul pula sejumlah opsi penghematan biaya operasional pemerintahan. Salah satunya adalah wacana penerapan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Skema yang dibahas mengusulkan ASN bekerja dari kantor selama tiga hari dalam sepekan, sementara sisanya dilakukan secara daring dari rumah. Opsi ini dinilai berpotensi menekan biaya operasional seperti listrik, pendingin ruangan, hingga penggunaan kendaraan dinas.
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa wacana tersebut masih perlu dikaji secara mendalam agar tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik.
“Efisiensi penting, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama,” demikian disampaikan dalam pembahasan tersebut.
Dengan berbagai opsi yang tengah digodok, Pemprov Kaltim dan DPRD kini dituntut mencari keseimbangan antara penghematan anggaran dan keberlanjutan pelayanan publik di tengah tekanan fiskal yang diperkirakan terjadi pada 2026. (prokal)
