13 hours ago
7
BONTANGPOST.ID, Bontang – PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) menggelar pertemuan membahas penanganan dampak gagal panen kerang darah di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara. Namun hingga kini, hasil pertemuan tersebut belum disampaikan secara terbuka kepada publik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, agenda tersebut membahas rencana sosialisasi penyaluran biaya pendampingan teknis budidaya serta peningkatan produktivitas perikanan bagi masyarakat terdampak. Pertemuan diketahui berlangsung pada Kamis, 19 Februari 2026, di Jakarta.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada perwakilan eksternal PHSS, Vianka Gunarso. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang diberikan.
Sejumlah pihak yang disebut menerima undangan juga telah dihubungi, termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara, Slamet Hadi Raharjo. Hingga Selasa (25/2/2026), pesan dan panggilan yang dilayangkan belum mendapat respons.
Sementara itu, Camat Muara Badak, Arpan, mengaku tidak menghadiri kegiatan tersebut.
“Mohon maaf saya tidak hadir,” ujarnya singkat.
Ketua Aliansi Nelayan Kerang Darah Muara Badak menyayangkan apabila pertemuan penting tersebut tidak melibatkan langsung masyarakat nelayan yang terdampak.
“Pertemuan tanpa keterlibatan masyarakat dapat memunculkan dugaan adanya kepentingan tertentu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Hanif Faisol Nurofiq menyebut PHSS telah memberikan kontribusi sekitar Rp9 miliar kepada nelayan kerang darah Muara Badak.
Namun klaim tersebut dibantah Ketua Aliansi Nelayan Kerang Darah Muara Badak, Muhammad Yusuf. Ia menegaskan nelayan belum pernah menerima dana dengan nominal tersebut.
Menurut Yusuf, bantuan yang diterima hanya berupa bantuan sosial sekitar Rp600 juta untuk 299 nelayan atau sekitar Rp2 juta per orang, ditambah 50 paket sembako pada Maret 2025.
“Nilainya tidak sampai Rp9 miliar, bahkan tidak sampai satu miliar,” tegasnya.
Hingga saat ini, PHSS juga belum memberikan penjelasan rinci terkait perbedaan angka bantuan yang disebut pemerintah dengan yang diterima nelayan. (*)
