4 days ago
20
BONTANGPOST.ID, Samarinda – Tujuh fraksi di DPRD Kaltim yang mengutarakan pandangan mereka atas rancangan keuangan tahun depan yang dipaparkan pemerintah.
Ketujuh fraksi punya nada beragam dalam menanggapi nota keuangan, tapi arah kritiknya mengerucut ke titik yang sama. Tentang celah fiskal yang terbuka lebar setelah pemangkasan transfer dari pusat, jalannya program-program prioritas, hingga ruang pembahasan yang teramat sempit untuk penajaman semua rencana pembangunan daerah.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, Badan Anggaran (Banggar) DPRD perlu kaca pembesar untuk menilik detail pos kegiatan di anggaran yang tersisa. Dalam KUA-PPAS, anggaran disepakati Rp 21,3 triliun, namun realitasnya, usai dipangkas pusat hanya tersisa Rp 15,15 triliun.
Perubahan sebesar itu, tentunya perlu dibarengi kehati-hatian dalam memeriksa apa saja kegiatan yang ditunda, yang dikurangi volumenya, hingga yang benar-benar dihapus. “Kami perlu detail,” katanya selepas Paripurna ke-45.
Tapi tak hanya itu catatan kritis yang dilayangkan dewan. Ada juga soal serapan anggaran perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim. Jelang akhir 2025, serapan justru baru menyentuh 70 persen dengan realisasi pendapatan dikisaran 60 persen.
Meski ada jeda transfer dari pusat, mestinya hal itu tidak jadi alasan pemerintah untuk berbenah untuk memperketat pengawasan serapan dan realisasi pendapatan.
Politikus PDI Perjuangan ini juga menyentil soal optimalisasi aset daerah yang terus diserukan pemerintah, terutama soal pemanfaatan alur Sungai Mahakam.
Wacana itu, kata dia, mesti ditunjukkan dengan kontribusi maksimal ke pundi-pundi daerah.
“Kita punya aset yang panjang dan lebar. Sungai Mahakam, apa yang bisa didapat Kaltim dari itu,” tanyanya.
DPRD sudah duduk bersama KSOP, Pelindo, juga MBS, mencari celah agar Sungai Mahakam tak hanya jadi jalur, tapi juga jadi sumber kesejahteraan.
Dalam bayangannya, jika dikelola serius potensinya tak main-main untuk pembangunan Kaltim. Di akhir wawancara, Nanda, begitu dia disapa, berharap APBD 2026 bisa segera disepakati bersama agar arah pembangunan tahun depan bisa bergerak lebih cepat. (*/riz/kpg)
