1 week ago
24
BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) menggelar Sosialisasi Pelayanan Antarkerja di Auditorium 3D, Senin (17/11/2025).
Acara dibuka oleh Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, dan dihadiri puluhan perwakilan perusahaan serta pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.
Dalam sambutannya, Wawali Agus Haris menegaskan bahwa pembangunan daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Karena itu, pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran harus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Sektor ketenagakerjaan sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Tantangan dunia kerja semakin besar, sehingga dibutuhkan tenaga kerja kompeten dan adaptif terhadap teknologi,” ujarnya.
Ia menyoroti adanya kesenjangan informasi antarapemberi kerja dan pencari kerja sebagai salah satu penyebab tingginya angka pengangguran, termasuk di Bontang. Banyak perusahaan kesulitan menemukan tenaga kerja sesuai kualifikasi, sementara pencari kerja minim informasi terkait kebutuhan perusahaan.
“Jumlah pengangguran di Bontang masih cukup tinggi akibat terbatasnya lapangan kerja dan peluang usaha. Melalui sosialisasi ini, saya berharap peserta aktif berdiskusi agar benar-benar memahami isu ketenagakerjaan,” tambahnya.
Agus Haris meyakini bahwa kegiatan ini dapat menjadi salah satu solusi memperbaiki mekanisme Pelayanan Antar Kerja sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2018, sehingga proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja berjalan sesuai prosedur.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Disnaker Bontang Asdar Ibrahim, Kepala DLH Heri Tri Admojo, Kepala BPS Bontang Nur Wahid, serta camat dan lurah. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Lukmanul Hakim, melaporkan bahwa Disnaker mengundang 100 perusahaan namun kehadiran berada pada kisaran 60 persen.
“Kegiatan ini digelar untuk memperkuat proses penempatan dan rekrutmen tenaga kerja, sekaligus memastikan seluruh pihak memahami hak, kewajiban, dan sanksi sesuai Perda,” jelasnya.
Disnaker berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan pasar kerja yang informatif, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat Bontang. (*)
