21 hours ago
7
BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemkot Bontang terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menegaskan, persoalan sampah kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat hingga daerah sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Pejabat yang akrab disapa AH itu menyebut, pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Salah satu fokus utama ialah mendorong pemilahan sampah dari sumbernya agar memiliki nilai ekonomi.
“Untuk rumah sakit dan jalan protokol itu tanggung jawab pemerintah. Tapi di masyarakat, yang perlu dibenahi adalah pemilahan sampah supaya bisa bernilai ekonomi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang tengah memetakan persoalan sampah secara menyeluruh menyusul arahan pemerintah pusat, termasuk hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengelolaan sampah di Jakarta.
Menurut AH, persoalan sampah juga menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Jika tidak tertangani dengan baik, sampah yang mencemari laut dapat merusak biota dan memicu gangguan kesehatan.
Setiap rukun tetangga (RT) di Bontang, lanjutnya, sebenarnya telah memiliki bank sampah. Namun tantangan terbesar adalah mengubah perilaku masyarakat dalam memilah dan membuang sampah dengan benar.
“Tidak mudah mengubah perilaku. Bahkan kita sendiri kadang masih lupa buang sampah kecil seperti bungkus permen,” katanya.
Dalam jangka pendek, Pemkot akan mengoptimalkan program Jumat Bersih yang digelar rutin setiap pekan, termasuk menyasar wilayah pesisir dan laut dengan melibatkan masyarakat.
AH juga mengakui masih ada keluhan terkait keterlambatan pengangkutan sampah. Karena itu, pemerintah berencana menambah sumber daya dan petugas khusus, termasuk untuk wilayah pesisir.
Selain itu, optimalisasi retribusi sampah tengah dikaji sebagai bagian dari peningkatan layanan kebersihan kota. Dengan sinergi pemerintah dan masyarakat, AH optimistis Bontang mampu meraih Piala Adipura.
“Syaratnya, pengelolaan sampah harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak,” pungkasnya. (ak)
