10 hours ago
7
BONTANGPOST.ID, Bontang – Rencana kenaikan tarif air bersih Perumda Tirta Taman di Kota Bontang mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Dosen Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi, meminta Pemkot Bontang menyiapkan skema subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan.
Purwadi menegaskan, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena itu, kebijakan penyesuaian tarif harus mempertimbangkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan.
“Air bersih itu hajat publik. Pemerintah wajib menyediakan dalam jumlah cukup dengan harga terjangkau. Jika perlu, subsidi untuk golongan tertentu bukan masalah,” ujar Purwadi, Senin (9/2/2026).
Ia menyarankan subsidi difokuskan pada kelompok masyarakat menengah ke bawah yang terdampak langsung kenaikan tarif. Menurutnya, data sosial ekonomi nasional yang telah dimiliki pemerintah dapat menjadi dasar penentuan penerima bantuan.
“Kelompok desil satu sampai empat sudah jelas datanya. Mereka yang harus diprioritaskan agar tidak terlalu terbebani,” katanya.
Purwadi juga mendorong Pemkot Bontang mengalokasikan anggaran subsidi melalui APBD demi menjaga daya beli masyarakat. Ia menilai belanja pelayanan publik seperti air bersih, listrik, dan kesehatan harus menjadi prioritas utama.
“Pengeluaran untuk subsidi tidak akan membuat daerah miskin. Justru itu investasi pelayanan publik. Anggaran yang kurang prioritas bisa dialihkan untuk kebutuhan dasar masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, ia menilai wacana kenaikan tarif kurang tepat jika dilakukan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Apalagi, kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang tahun ini dinilai tidak signifikan.
“UMK hanya naik sekitar Rp19 ribu. Kalau tarif air langsung naik, tentu menambah beban masyarakat,” jelasnya.
Purwadi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan sebelum kebijakan penyesuaian tarif diterapkan. Menurutnya, kenaikan tarif tanpa perbaikan layanan berpotensi memicu penolakan.
“Harusnya kualitas layanan diperbaiki dulu. Jika air lancar dan bersih, masyarakat biasanya tidak keberatan membayar lebih selama masih terjangkau,” ujarnya.
Ia mengingatkan PDAM sebagai BUMD tidak semata mengejar keuntungan finansial. Pelayanan air bersih yang baik, kata dia, justru dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi seperti hotel, laundry, dan UMKM sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
“Kalau kualitas air baik dan terjangkau, efek ekonominya berantai. Itu yang perlu dilihat sebagai multiplier effect,” pungkasnya. (ak)
