8 hours ago
2
BONTANGPOST.ID, Bontang – Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Kota Bontang tak sepenuhnya diwarnai suka cita. Pemerintah Kota Bontang justru menyoroti semakin sempitnya ruang gerak daerah dalam menjalankan kewenangan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan kondisi tersebut menjadi tantangan serius di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat.
“Terus terang, ini cukup memprihatinkan. Kita diminta maksimal membangun, tapi transfer ke daerah justru berkurang,” ujarnya usai upacara Hari Otonomi Daerah, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, penurunan transfer anggaran berdampak langsung pada pelaksanaan program pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur dan pelayanan publik yang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban alokasi anggaran, seperti 20 persen untuk sektor pendidikan dan pembiayaan program prioritas lainnya.
“Kalau dananya berkurang, tentu ada kegiatan yang tidak bisa dijalankan,” tegasnya.
Tak hanya soal fiskal, Neni juga menyoroti berkurangnya kewenangan daerah, termasuk dalam pengelolaan wilayah laut yang kini berada di bawah kendali pemerintah pusat dan provinsi.
“Banyak kewenangan daerah yang berkurang. Lalu bagaimana kita bisa optimal menjalankan otonomi,” katanya.
Sementara itu, daerah juga dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer. Namun, menurut Neni, langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara agresif.
“Peningkatan PAD tidak boleh memberatkan masyarakat. Kita dorong investasi dan retribusi, tapi tetap dalam batas wajar,” jelasnya.
Ia juga menyinggung ketidakpastian dana transfer yang diterima setiap tahun, termasuk minimnya akses informasi terkait potensi seperti lifting migas yang menjadi dasar perhitungan dana bagi hasil.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Pemkot Bontang memastikan tetap berupaya menjalankan program pembangunan secara optimal.
“Kami tetap berusaha semaksimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat, sesuai kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (*)
