3 hours ago
1
BONTANGPOST.ID – Pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur menuai polemik di tengah masyarakat. Tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.9/Tahun 2026 itu menjadi sorotan karena jumlah personelnya mencapai 47 orang serta alokasi anggaran yang dinilai besar.
Berdasarkan dokumen APBD Kaltim 2026, Pemerintah Provinsi Kaltim mengalokasikan anggaran sekitar Rp8,3 miliar untuk operasional tim tersebut.
Skema honorarium yang tercantum turut menjadi perhatian. Delapan Dewan Penasihat dijadwalkan menerima honor Rp45 juta per bulan. Ketua TAGUPP mendapat Rp40 juta per bulan, dua wakil ketua masing-masing Rp35 juta per bulan, sementara anggota bidang menerima Rp20 juta per bulan.
Pengamat hukum dan politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Hardiansyah Hamzah, menilai komposisi personel dan besaran honorarium tersebut tidak mencerminkan prinsip efisiensi anggaran daerah. Akademisi yang akrab disapa Castro itu menyebut jumlah 47 orang terlalu besar untuk ukuran sebuah tim ahli.
“Jumlah 47 orang itu sangat banyak. Ini berpotensi membebani anggaran daerah dan terlihat tidak efektif secara fungsional,” ujarnya.
Ia juga menyoroti aspek keadilan sosial. Castro membandingkan honor puluhan juta tersebut dengan penghasilan guru honorer paruh waktu yang rata-rata sekitar Rp3,5 juta per bulan.
“Ketika guru honorer menerima sekitar Rp3,5 juta per bulan, pemberian honor puluhan juta untuk tim ahli tentu menimbulkan pertanyaan soal rasa keadilan dan sensitivitas pemerintah terhadap penghematan belanja,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Setprov Kaltim, Irhamsyah, belum memberikan penjelasan rinci terkait dasar perhitungan maupun indikator kinerja yang mendasari besaran honorarium tersebut.
Polemik TAGUPP menambah sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat kini menunggu transparansi lebih lanjut mengenai urgensi pembentukan tim serta dampaknya terhadap percepatan pembangunan di Kalimantan Timur. (KP)
