20 hours ago
6
BONTANGPOST.ID – Pengadaan mobil dinas mewah Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar terus menuai polemik. Kebijakan tersebut bahkan memicu respons dari internal partai, yang menilai pentingnya sensitivitas terhadap kondisi publik di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
DPP Partai Golkar disebut telah meminta klarifikasi langsung kepada kadernya, Rudy Mas’ud, terkait kebijakan tersebut. Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji menegaskan komunikasi telah dilakukan untuk mengingatkan agar kebijakan pemerintah daerah tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” ujar Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Sarmuji memahami kondisi geografis Kalimantan Timur yang luas dengan medan berat sehingga membutuhkan kendaraan operasional yang andal. Namun, ia menekankan standar pengadaan seharusnya didasarkan pada kebutuhan pelayanan publik, bukan preferensi pribadi.
Meski demikian, Sarmuji juga mengungkapkan bahwa hingga kini gubernur masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas kedinasan. Menurutnya, langkah tersebut justru dinilai lebih bijak di tengah sorotan publik.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan pembelaan atas rencana pengadaan tersebut. Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menyebut kendaraan dengan spesifikasi tinggi dibutuhkan untuk menjangkau wilayah pelosok yang sulit diakses.
“Komitmen gubernur adalah memantau langsung persoalan di lapangan. Untuk menjangkau titik dengan medan berat, diperlukan kendaraan yang andal dan representatif,” ujarnya.
Namun pernyataan gubernur yang menyebut kendaraan tersebut akan dioperasionalkan di Jakarta untuk melayani tamu daerah dan menjaga citra Kalimantan Timur turut memicu kritik tambahan dari publik.
Sorotan juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta agar rencana pengadaan ditinjau kembali dengan mempertimbangkan asas kepatutan serta konsultasi bersama DPRD dan Kementerian Dalam Negeri.
Gelombang kritik masyarakat terus menguat karena nilai pengadaan dinilai kontras dengan berbagai persoalan infrastruktur dan kebutuhan pelayanan dasar di daerah.
Rudy Mas’ud sendiri diketahui baru memulai masa jabatan sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 2025–2030. Berdasarkan laporan LHKPN tahun 2023, ia tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp165,8 miliar. Kendati demikian, penggunaan APBD untuk kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah tetap menjadi isu sensitif di tengah harapan publik terhadap prioritas belanja yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. (prokal)
