2 weeks ago
43
BONTANGPOST.ID, Bontang – Ironi terjadi di Kutai Timur (Kutim), salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Kalimantan Timur. Meski menyumbang besar bagi perekonomian nasional, pemerintah daerah justru tak memiliki data pasti mengenai seberapa banyak sumber daya alam (SDA) yang benar-benar digali dari perut buminya sendiri.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi mengungkapkan bahwa hingga kini pemerintah kabupaten hanya menerima laporan dari pemerintah provinsi atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tanpa memiliki kewenangan untuk memverifikasi langsung volume produksi di lapangan.
“Itu murni di Kementerian ESDM, pemerintah daerah juga terbatas di situ. Kewenangannya di (Pemerintah) Provinsi,” ungkap Jimmi.
Kondisi ini, kata dia, membuat daerah penghasil seperti Kutim berada dalam posisi yang lemah dalam memastikan keakuratan data produksi dan nilai ekonomi yang dihasilkan dari sektor pertambangan.
“Ironis sebenarnya. Potensi sumber daya alam dari kabupaten dan kota, tapi pengelolaan keuangannya di provinsi dan pusat,” lanjut Jimmi.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, DPRD Kutim berencana mendorong adanya audit independen terhadap hasil produksi batu bara.
“Kamu mau mengajak semua pihak, provinsi maupun pusat untuk duduk bersama kabupaten penghasil supaya lebih transparan. Artinya ada rasa lega melihat bagaimana potensi yang ada ini bisa betul-betul bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Jimmi.
Ia berharap langkah tersebut dapat memperjelas angka riil produksi dan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pertambangan, terutama Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini dinilai belum proporsional.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, Syahfur, juga mengakui bahwa pemerintah daerah tidak memiliki data pasti terkait potensi SDA di wilayahnya. “Kami selama ini koordinasinya ke Kementrian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi,” tutur Syahfur.
Selama ini, kata Syahfur, penerimaan daerah dari profit sharing atau bagi hasil perusahaan hanya sebatas menerima nilai yang ditetapkan, tanpa mengetahui secara pasti berapa sebenarnya jumlah produksi maupun nilai ekonominya.
“Tapi kedepan kami berencana berkoordinasi dengan Bapenda Provinsi untuk melakukan audit independen sehingga lebih transparan,” kata Syahfur. (KP)
