1 day ago
13
BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memasang target agresif untuk menekan angka pengangguran. Tingkat pengangguran yang saat ini berada di kisaran 6,23 persen ditargetkan turun menjadi 5 persen pada tahun depan.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah melalui Job Fair Bontang 2026 yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.
Hari pertama Job Fair Bontang 2026 di Gedung Serba Guna Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim, Kelurahan Belimbing, Selasa (1/9/2026), langsung dipadati pencari kerja. Sebanyak 29 perusahaan ambil bagian dengan menyediakan 417 kesempatan bagi masyarakat.
Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja (Lattas dan Penta) Disnaker Bontang Takdir Mannang mengatakan, 417 kesempatan tersebut tidak seluruhnya berupa lowongan pekerjaan.
Dari jumlah tersebut, 278 merupakan lowongan kerja, 108 kesempatan pemagangan, 16 pelatihan, dan 15 sertifikasi.
“Kesempatan meningkatkan keterampilan dan mendapatkan pengalaman kerja juga menjadi bagian yang ditawarkan,” kata Takdir.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan Job Fair menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menekan angka pengangguran. Terlebih, kondisi fiskal daerah saat ini membuat pemerintah harus mencari pola intervensi yang efektif dengan anggaran yang lebih terbatas.
Neni menyebut, puluhan perusahaan yang terlibat dalam Job Fair berpotensi menyerap lebih banyak tenaga kerja. Jika setiap perusahaan mampu merekrut sekitar 20 orang, maka lebih dari 1.000 pencari kerja berpeluang mendapatkan pekerjaan.
“Kalau satu perusahaan itu ada sekitar 20 saja, berarti ada 1.000 lebih tenaga pencari kerja yang bisa terserap,” ucapnya.
Menurutnya, Pemkot Bontang tidak hanya mengandalkan Job Fair. Pemerintah juga mendorong pelatihan, sertifikasi, pemagangan, dan pengembangan kewirausahaan untuk memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.
Neni juga menyoroti pertumbuhan pelaku usaha baru di Bontang. Berdasarkan data perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), sebanyak 657 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru diterbitkan sepanjang Januari hingga Juni 2026.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan aktivitas kewirausahaan di Bontang tetap tumbuh. Pemegang NIB tidak seluruhnya masuk kategori pengangguran karena sebagian memilih menciptakan pekerjaan melalui usaha mandiri.
“Kalau saya melihat izin yang dikeluarkan melalui OSS, tahun ini dari Januari sampai Juni sudah ada 657 NIB baru. Artinya, yang melakukan NIB itu ingin berusaha,” tuturnya.
Pemkot Bontang menargetkan sekitar 500 wirausaha baru lahir setiap tahun. Target tersebut didukung program permodalan dengan bunga nol persen bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha.
Di sisi lain, Neni meminta perusahaan di Bontang menjalankan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, ketentuan yang berlaku mengamanatkan 75 persen tenaga kerja berasal dari Bontang.
Akses informasi lowongan kerja juga diperkuat melalui aplikasi Teman Naker. Platform tersebut terus diperbarui agar informasi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan dapat lebih mudah diakses masyarakat.
“Teman Naker ini terus di-update perusahaan yang mencari tenaga kerja dan bisa diakses dengan baik oleh pencari kerja yang ada di Kota Bontang,” terangnya.
Neni mengatakan pemerintah pusat turut memperhatikan capaian Bontang dalam menekan angka pengangguran. Ia menyebut tingkat pengangguran Bontang saat ini berada di kisaran 6,23 persen dan ditargetkan turun menjadi 5 persen tahun depan.
Target tersebut menjadi tantangan bagi Pemkot Bontang di tengah penyesuaian anggaran. Tahun ini, program pelatihan Disnaker disebut hanya dapat mengakomodasi 21 kegiatan.
Dengan asumsi satu pelatihan diikuti sekitar 20 peserta, sedikitnya 400 warga berpeluang mendapatkan sertifikat kompetensi.
“Walaupun APBD turun, pelatihan tinggal 21. Kalau satu pelatihan 20 orang, itu sudah 400 orang mendapatkan sertifikat,” sebutnya.
Ia pun mendorong perusahaan memperkuat kolaborasi dengan Disnaker. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja harus diselaraskan dengan kompetensi masyarakat sehingga pelatihan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan industri.
“Perusahaan yang melakukan kegiatan di Bontang saya minta berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran,” pungkasnya. (riz)
