1 hour ago
3
BONTANGPOST.ID, Berau – Jumlah titik panas (hotspot) di Kabupaten Berau terus meningkat. Data tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mengkaji peningkatan status penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
Pembahasan dilakukan dalam rapat penanganan karhutla yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengatakan rapat tersebut digelar untuk menghimpun masukan dari berbagai perangkat daerah mengenai kondisi terkini.
“Rapat ini meminta masukan dari semua perangkat daerah,” ujarnya, Minggu (30/8/2026).
Sejumlah instansi dilibatkan, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan hingga pihak kecamatan.
Pemkab Berau juga meminta informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait perkembangan cuaca dan iklim. Data dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) turut dibutuhkan untuk mengetahui kondisi kawasan hutan yang terdampak kebakaran.
Seluruh data tersebut akan menjadi bahan kajian untuk mengusulkan peningkatan status penanganan karhutla.
“Hasil tim kaji cepat akan kami sampaikan kepada bupati,” katanya.
Said menjelaskan, kewenangan penetapan status tanggap darurat berada di tangan kepala daerah. Karena itu, hasil rapat dan data dukung dari masing-masing perangkat daerah akan menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan ditetapkan.
Menurutnya, peningkatan status juga diperlukan untuk memperkuat koordinasi. Penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD maupun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
“Ini tugas kita bersama,” tegasnya.
Dengan status tanggap darurat, keterlibatan camat, kepala kampung, masyarakat hingga perusahaan diharapkan semakin maksimal. Terlebih, sebagian wilayah yang terbakar berkaitan dengan kawasan perizinan atau aktivitas perusahaan.
“Perusahaan juga harus ikut berperan,” ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi, status tanggap darurat membuka ruang pemanfaatan belanja tidak terduga (BTT) untuk mendukung penanganan bencana.
Said mengatakan kebutuhan penanganan akan dihimpun dari masing-masing perangkat daerah. Untuk Disdamkarmat, misalnya, BTT dapat digunakan untuk mendukung perbaikan kendaraan pemadam, selang, nozzle hingga kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) operasional.
Sementara Dinas Kesehatan dapat mengusulkan kebutuhan obat-obatan untuk gangguan kesehatan akibat karhutla, termasuk dukungan oksigen di fasilitas pelayanan kesehatan. Dinas Pendidikan juga dapat mengidentifikasi kebutuhan sekolah yang terdampak.
Namun, besaran BTT yang akan digunakan belum ditentukan. Masing-masing perangkat daerah diminta merinci kebutuhan untuk kemudian dikoordinasikan dengan BPBD dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Said menyebut kondisi karhutla di Berau menjadi perhatian karena jumlah hotspot telah mencapai sekitar 700 titik. Angka tersebut disebut menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur. Luasan lahan yang terbakar juga diperkirakan telah mencapai sekitar 1.000 hektare.
“Ini menjadi salah satu pertimbangan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Berau, Masyhadi Mundi, mengatakan rapat tersebut menjadi bagian dari evaluasi penanganan karhutla sekaligus membahas kemungkinan peningkatan status.
“Langkah kita membahas kemungkinan peningkatan status,” ujarnya.
BPBD selanjutnya akan menyusun langkah operasi dengan tetap memaksimalkan pemadaman melalui jalur darat. Koordinasi dengan pemerintah pusat juga dilakukan untuk mendapatkan dukungan water bombing apabila kondisi di lapangan membutuhkan. (prokal)
