5 hours ago
4
BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang bersama DPRD resmi membatalkan proyek multiyears contract (MYC) pengembangan Waduk Kanaan untuk periode 2026–2028.
Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun 2026 terkait pembatalan kesepakatan kegiatan multiyears, Rabu (13/5/2026).
Pembatalan proyek ditandatangani langsung oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, serta Wakil Ketua DPRD Sitti Yara.
Dalam penyampaiannya, Neni mengatakan pembatalan dilakukan karena adanya penyesuaian kondisi keuangan daerah yang membuat proyek tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
Menurutnya, tekanan fiskal yang dihadapi Pemkot Bontang saat ini semakin berat akibat ketidakpastian Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi itu berdampak pada tidak tercapainya target pendapatan daerah tahun 2026.
“Pemerintah Kota Bontang berdasarkan hasil pembahasan TAPD merasa kegiatan ini tidak mungkin dilaksanakan melihat tekanan fiskal yang kami hadapi,” ujarnya dalam rapat paripurna.
Selain kondisi tahun berjalan, Pemkot juga memproyeksikan adanya penurunan kapasitas fiskal pada APBD 2027 dan 2028. Penurunan target pendapatan daerah diperkirakan akan berpengaruh langsung terhadap ruang fiskal pemerintah daerah.
Neni menegaskan pelaksanaan proyek tahun jamak tidak bisa dipaksakan tanpa kepastian kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi pembiayaan lintas tahun.
Apabila proyek tetap dijalankan di tengah kondisi fiskal yang menurun, dikhawatirkan akan berdampak pada kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga, likuiditas kas daerah, hingga membebani anggaran pada tahun berikutnya.
“Dalam kondisi fiskal saat ini, pemerintah daerah harus mengambil langkah yang rasional dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Sebelumnya, proyek revitalisasi Waduk Kanaan direncanakan mulai berjalan pada 2026 menggunakan skema multiyears. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Inaproc, proyek tersebut memiliki nilai anggaran mencapai Rp267,6 miliar. (*)
