1 week ago
29
BONTANGPOST.ID, Sangasanga – Hampir seminggu setelah ledakan sumur migas LSE-P715 mengguncang Kelurahan Jawa, Sangasanga, PT Pertamina EP (PEP) Sangasanga Field angkat bicara.
“Tim teknis yang diterjunkan akhirnya berhasil menghentikan kejadian tersebut pada Sabtu, 21 Juni 2025 sore,” kata Manager Communication Relations & CID PT Pertamina Hulu Indonesia, Dony Indrawan, merujuk pada semburan lumpur bercampur gas yang bermula 19 Juni 2025 pagi.
Meski mengklaim telah mendistribusikan ratusan dus dan galon air mineral serta membuka posko kesehatan, respons Pertamina atas dugaan pencemaran air PDAM masih meninggalkan banyak pertanyaan.
Pertamina menegaskan tidak ada korban cedera atau gas beracun berbahaya, dengan prosedur mitigasi dan langkah-langkah penanganan diterapkan untuk melindungi warga, pekerja, dan lingkungan.
“Perusahaan, bersama pihak mitra kerja yang melaksanakan pekerjaan pengeboran tersebut, terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama instansi pemerintah dan pihak berwenang,” tambah Dony.
Perusahaan juga menyediakan perlengkapan kesehatan dan asupan penunjang untuk warga yang tinggal sekitar satu kilometer dari sumur, serta berjanji mengevaluasi insiden untuk mencegah risiko serupa di masa depan.
Namun, di balik pernyataan ini, warga Kelurahan Jawa masih bergulat dengan ketidakpastian. Ada delapan pertanyaan tertulis diajukan Kaltim Post (induk Bontang Post) kepada Pertamina untuk mencari kejelasan, namun jawaban banyak di luar konteks.
Perusahaan tidak menjelaskan apakah semburan sumur menjadi penyebab utama pencemaran air PDAM, sebagaimana dugaan warga dan Perumda Tirta Mahakam Kukar.
Kompensasi atas kerugian ekonomi warga juga tidak dirinci, begitu pula jumlah pasti air mineral yang disalurkan, cakupan distribusi, atau jangkauan bantuan. Langkah mitigasi sebelum kejadian hanya disebut secara umum, tanpa detail antisipasi konkret.
Unsur kelalaian seperti disebutkan anggota DPRD Kutai Kartanegara, Rahmat Dermawan, juga tidak tersentuh. “Harusnya ada pertanggungjawaban, termasuk kompensasi,” tegas Rahmat.
Pertamina juga bungkam soal sanksi internal jika terbukti ada kekurangan operasional. Pencemaran sungai, yang dilaporkan PDAM sebagai sumber masalah, tidak dibahas, termasuk rencana normalisasi atau estimasi waktu penyelesaian.
Pertanyaan apakah insiden ini dilaporkan ke Pertamina pusat atau hasil pengujian air sungai yang dilakukan perusahaan, juga dibiarkan menggantung.
Sementara itu, krisis air terus membebani warga Sangasanga. PDAM hanya mendistribusikan air untuk mandi, cuci, dan kakus selama MTQ tingkat kecamatan (22–27 Juni), dengan larangan keras untuk konsumsi. Pertamina, meski berjanji menyediakan air galon, belum merinci mekanisme distribusinya.
Di parit-parit yang kini dipenuhi lumpur, warga melihat cerminan ketidakpastian yang mereka hadapi setiap hari. Meski demikian, Dony Indrawan menegaskan komitmen perusahaan.
“Perusahaan akan melakukan evaluasi atas kejadian ini untuk dijadikan pembelajaran dan mitigasi risiko di masa mendatang,” katanya. (kp)
