2 weeks ago
30
BONTANGPOST.ID – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selalu menjadi sorotan publik. Data terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menempati posisi kelima sebagai gubernur terkaya di Indonesia.
Menurut rilis GoodStats berdasarkan LHKPN Juli 2025, total kekayaan Rudy mencapai Rp166 miliar. Jumlah ini menempatkannya di jajaran kepala daerah dengan aset pribadi terbanyak di Tanah Air.
Profil dan Sumber Kekayaan
Rudy Mas’ud dikenal sebagai figur muda di politik Indonesia dengan latar belakang pebisnis. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Kaltim, ia pernah duduk sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar periode 2019–2024.
Kekayaannya bersumber dari berbagai lini usaha, termasuk transportasi bahan bakar, galangan kapal, hingga penyimpanan bahan bakar. Berdasarkan LHKPN, aset Rudy mencakup properti berupa tanah dan bangunan, kendaraan, investasi bisnis, surat berharga, kas, serta harta bergerak lainnya.
Daftar Gubernur dengan Kekayaan Tertinggi
-
Sherly Tjoanda (Maluku Utara) – Rp972 miliar
-
Muhidin (Kalimantan Selatan) – Rp913 miliar
-
Andi S (Sulawesi Tenggara) – Rp598 miliar
-
Agustiar S (Kalimantan Tengah) – Rp178 miliar
-
Rudy Mas’ud (Kalimantan Timur) – Rp166 miliar
-
Herman Deru (Sumatra Selatan) – Rp147 miliar
-
Pramono A (Jakarta) – Rp114 miliar
-
Anwar Hafid (Sulawesi Tengah) – Rp87 miliar
-
Hidayat Arsani (Kepulauan Babel) – Rp65 miliar
-
Bobby N (Sumatra Utara) – Rp57 miliar
Transparansi dan Integritas Jadi Sorotan
Kekayaan pejabat publik kerap menimbulkan perhatian, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi. LHKPN sendiri merupakan instrumen KPK untuk menjaga transparansi dan mengawasi integritas penyelenggara negara.
Publik berharap harta yang dimiliki para pejabat, termasuk Rudy, berasal dari sumber yang sah dan bukan dari proyek pemerintahan bernilai fantastis.
Di tengah gencarnya pembangunan IKN, eksploitasi sumber daya alam, serta kesenjangan infrastruktur di Kaltim, Rudy Mas’ud dituntut menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat. Kekayaan yang besar akan diuji oleh sejauh mana kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. (KP)
