2 months ago
60
BONTANGPOST.ID, Bontang – Terminal Tipe B di Jalan S Parman, Kelurahan Telihan, telah beroperasi sejak akhir 2024. Namun, hingga kini para pedagang belum mendapatkan tempat berjualan yang layak.
Terminal ini dibangun ulang dengan anggaran sebesar Rp14,3 miliar dari APBD Provinsi Kaltim, dan rampung pada 2024 setelah sempat molor dari target awal, yaitu akhir 2023.
Dalam kompleks terminal tersebut, terdapat gedung dua lantai. Lantai dasar direncanakan untuk mobilisasi penumpang, ruang tunggu, dan sejumlah lapak jualan. Sementara lantai dua digunakan sebagai pusat administrasi.
Sayangnya, meski telah beroperasi selama delapan bulan, gedung tersebut belum juga dimanfaatkan secara maksimal. Para pedagang pun terpaksa menjajakan dagangannya di area luar terminal, tepat di sekitar bus yang sedang menunggu penumpang.
Salah satunya adalah Diah (50), pedagang yang telah lama berjualan di kawasan tersebut. Ia terpaksa berjualan di tempat terbuka tanpa perlindungan yang memadai dari panas dan hujan.
“Dagangan saya pernah dimakan tikus karena tidak ada tempat penyimpanan. Akhirnya harus dibuang, jadi rugi,” ungkap Diah, Minggu (3/8/2025).
Menurutnya, belum diizinkannya pedagang masuk ke dalam gedung karena belum tersedianya fasilitas lapak atau etalase. “Katanya etalasenya belum ada,” tambahnya.
Keluhan serupa disampaikan Hasna (70), pedagang asongan lainnya. Ia berharap pemerintah segera menyediakan tempat berjualan yang layak di dalam gedung. Ia juga meminta agar pedagang lama mendapat prioritas.
“Saat ini cuma kami berdua yang masih bertahan berjualan di area ini. Kami berharap diprioritaskan,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Terminal Bontang Zainuddin, menyampaikan bahwa pedagang belum diizinkan menempati bagian dalam terminal karena belum ada fasilitas lapak. Ia khawatir jika dipaksakan, area dalam gedung akan terlihat kumuh dan tidak tertata.
Selain itu, belum adanya fasilitas kios juga menghambat penetapan tarif sewa karena retribusi harus disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.
“Saya sudah ajukan ke Dishub Provinsi Kaltim untuk pengadaan tujuh etalase kios bagi pedagang,” jelasnya. (Dwi Kurniawan Nugroho)
