1 month ago
67
BONTANGPOST.ID, Bontang – Proses pendataan warga miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) Bontang mendekati proses akhir.
Kepala Dissos-PM drg Toetoek Pribadi Ekowati mengatakan proses data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) merupakan penggabungan berbagai data yang sebelumnya terpisah. Nantinya menjadi satu sistem data terpadu yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Sekarang data yang kami kumpulkan tidak lagi terpisah-pisah, melainkan digabung menjadi satu di DTSEN. Data ini dikirim ke pusat melalui BPS, dan nantinya hasilnya akan dikelompokkan dalam bentuk desil,” kata drg Toetoek.
Menurutnya, desil adalah pemeringkatan yang membagi data menjadi sepuluh kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Misalnya, peringkat satu itu mencakup 10 persen terendah, kemudian desil dua adalah 10 persen berikutnya.
Satu-satunya kelurahan yang masih ditunggu yakni Guntung. Pasalnya petugas yang sebelumnya melakukan pendataan terjerat kasus tindak pidana di kepolisian. Alhasil ketika ada peralihan tugas maka membutuhkan waktu.
“Target kami adalah menyelesaikan pendataan ini pada tanggal 15 Agustus dan memang sudah hampir selesai. Namun, ada satu kasus hukum yang membuat data pemegangnya belum bisa dikonfirmasi secara langsung, sehingga harus dilakukan cross-check melalui petugas lain,” ucapnya.
Petugas pendataan terus berupaya menghubungi pihak terkait agar proses verifikasi data dapat segera diselesaikan. “Kami sudah berkomunikasi dan minta waktu kepada yang bersangkutan, semoga tidak lama,” tutur dia.
Toetoek juga menjelaskan bahwa pendataan ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan semua warga terdata, tanpa terkecuali.
“Kami tidak ingin ada data yang terlewat, karena ini penting untuk program-program sosial di masa depan,” tambahnya.
Dengan sistem DTSEN yang baru ini, diharapkan pendataan sosial ekonomi dapat menjadi lebih efektif dan akurat, sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat sasaran untuk pemberdayaan masyarakat.
Sementara Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris membenarkan belum adanya laporan terkait proses pendataan warga miskin. “Seharusnya 15 Agustus sudah rampung tetapi ini belum masuk,” terangnya.
Setelah data masuk, pihaknya akan melakukan pemantauan langsung. Data akan diambil sebagian sampel untuk memastikan tidak ada warga miskin yang terlewat. Pihaknya akan melibatkan beberapa komponen dalam proses peninjauan ini. “Lurah langsung saya libatkan,” pungkasnya. (*)
