2 months ago
39
BONTANGPOST.ID, Bontang – Rencana pembangunan hotel bintang lima di area Rumah Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota bontang masih terus berlanjut.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan ide yang tercetus ini merupakan buah pemikiran dari kepala daerah untuk menangkap peluang perputaran perekonomian.
“Tugas pemerintah melalui kepala daerah dan perangkat perencana harus selalu melahirkan ide-ide. Sebuah kota harus direncanakan bagaimana membuka lagi permukiman baru,” kata pejabat yang akrab disapa AH ini.
Menurutnya tujuan pembangunan hotel di lahan Rujab ini dalam rangka mendekatkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seiring wacana pembangunan rujab baru di Bontang Lestari.
“Saat ini Bontang Lestari masih sangat tertinggal jauh dari pusat kota. Salah satu pendekatannya itu,” ucapnya.
Berbagai pendapat dari semua kalangan baik aktivis maupun akademisi menjadi bahan kepala daerah untuk lebih merencanakan secara matang. Saat ini proses perencanaan sedang berjalan. Setelah ada ide baru nanti disusul kajian.
“Kajian itu yang menentukan apakah layak atau tidak adanya rencana pembangunan hotel. Melihat dari aspek sosial, ekonomi, dan tata kota apakah sesuai adanya hotel. Kalau tidak layak maka tidak akan bangun,” tutur dia.
Rencana ini gayung bersambut dengan program untuk melanjutkan pembangunan tol Samarinda-Bontang. Apalagi pusat pemerintahan nantinya juga akan berada di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tentunya Bontang akan menjadi daerah penyangga.
Pemkot Bontang juga bakal menambah fasilitas di beberapa destinasi wisata. Tujuannya untuk menarik wisatawan berkunjung ke Bontang. Tetapi dipandang jika tidak ada hotel yang representatif maka orang akan pulang-pergi. Bahkan perputaran ekonomi di Bontang tidak signifikan.
“Kalau tol ada, sementara fasilitas infrastruktur bagi kenyamanan wisatawan tidak masuk di Bontang. Kalau tidak ada hotel. Dampaknya pariwisata dan kuliner bisa jadi setelah ada tol justru mengakibatkan inflasi,” terangnya.
Disinggung mengenai pemanfaatan Hotel Grand Mutiara juga akan masuk kajian. Bisa jadi kajian secara paralel. Mulai dari menaikkan status hotel Grand Mutiara hingga memperbaharui izin operasional dan pembenahan infrastruktur hotel itu.
“Beberapa menteri datang karena undangan perusahaan justru tidak menikmati Bontang. Mengingat tidak ada hotel yang representatif,“ pungkasnya. (*)
