2 months ago
46
BONTANGPOST.ID – Kasus penganiayaan yang menimpa prajurit muda TNI, Prada Lucky Namo (23), mengguncang publik sekaligus mencoreng dunia militer.
Prada Lucky dilaporkan meninggal dunia usai diduga menjadi korban kekerasan brutal yang dilakukan oleh empat seniornya di satuan.
Peristiwa tragis ini memantik gelombang kecaman dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin.
Hasanuddin menegaskan, perbuatan tersebut tergolong pengeroyokan yang tidak bisa ditoleransi. Ia mendesak agar para pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.
“Kalau sudah merenggut nyawa, apalagi dilakukan oleh empat orang sekaligus, itu jelas pengeroyokan. Pengadilan militer harus memprosesnya secara tuntas. Sudah pasti mereka akan dipecat dari TNI, sesuai ketentuan yang ada,” ujarnya pada Sabtu (9/8).
Politikus senior ini menambahkan, hubungan antara prajurit senior dan junior di tubuh TNI memang membutuhkan pembinaan yang ketat untuk menanamkan kedisiplinan.
Namun, ia mengingatkan bahwa proses pembinaan tidak boleh menyimpang menjadi tindakan kekerasan fisik yang membahayakan nyawa.
Ia menilai budaya kekerasan, terutama yang kerap terjadi dalam kegiatan tradisi atau penerimaan anggota baru, harus dihapuskan sepenuhnya.
“Latihan fisik tentu diperlukan, lari atau kegiatan ketahanan tubuh juga sah-sah saja, tapi semua ada batasnya. Kegiatan tersebut harus diatur dan diawasi langsung oleh komandan agar tidak menimbulkan korban jiwa,” tegasnya.
Saat ini, empat senior yang diduga sebagai pelaku telah diamankan di tahanan Subdenpom Ende.
Komandan Kodim (Dandim) 1625 Ngada, Letkol Czi Deny Wahyu Setiyawan, mengungkapkan bahwa Pangdam IX Udayana telah memerintahkan proses penyelidikan dilakukan secara transparan.
Bahkan, pengawasan dilakukan langsung oleh Pangdam untuk memastikan keadilan dan keterbukaan informasi.
Kematian Prada Lucky meninggalkan duka mendalam di kampung halamannya. Keluarga korban menuntut agar hukum ditegakkan tanpa kompromi dan berharap pelaku menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
Mereka juga mendorong TNI untuk mengevaluasi total sistem pembinaan prajurit, demi mencegah tragedi serupa terulang di masa depan. (kpg)
