3 weeks ago
34
BONTANGPOST.ID, Bontang – Menggunakan tiga mobil, rombongan PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) mendatangi Mapolres Bontang, Kamis (13/2/2025) sekira pukul 15.00. Mereka kemudian bergegas menuju lantai dua, tempat jajaran Sat Reskrim Polres Bontang berkantor.
Karyawan PT PHSS tampak membawa sejumlah berkas. Kedatangan mereka turut dikawal tiga anggota kepolisian. Dua di antaranya dilengkapi dengan senjata laras panjang. Mereka baru beranjak dari Mapolres Bontang, Jumat (14/2/2025) pukul 02.26.
Saat dikonfirmasi terkait tujuan kedatangan mereka, salah satu karyawan yang mengaku sebagai security, Baron Saladin, memilih tidak berkomentar. Pun dengan satu karyawan lain yang tidak diketahui namanya.
Informasi dihimpun, kedatangan mereka untuk melaporkan demonstrasi nelayan dan warga lainnya di wilayah perusahaan.
Kasat Reskrim Polres Bontang AKP Hari Supranoto yang dikonfirmasi membenarkan pihaknya turut meminta keterangan PT PHSS. “Semua kami perlakukan sama, karena memang memiliki hak yang sama,” katanya.
Terpisah, koordinator aksi pada demonstrasi Rabu (12/2/2025), Yusuf, menyebut bahwa laporan PT PHSS terkait memasuki wilayah pribadi tanpa izin.
“Saya tidak terlalu paham soal delik aduannya. Kalau untuk pasal (yang diduga dilanggar), kalau tidak salah ingat pasal 160, 167, dan 335,” ujarnya.
Yusuf diketahui merupakan 1 dari 10 pedemo yang sempat diamankan kepolisian. Mereka baru dilepaskan setelah menjalani pemeriksaan selama 33 jam.
KRONOLOGI AKSI
Aliansi Peduli Nelayan Kerang Dara menggelar demonstrasi di simpang enam Muara Badak, Rabu (12/2/2025). Ini merupakan aksi lanjutan yang mereka lakukan selama sepekan sebelumnya.
Dikatakan Mitra Setiawan, humas aliansi, aksi ini merupakan buntut dari pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS).
Pencemaran lingkungan tersebut membuat pembudidaya kerang dara di Muara Badak mengalami gagal panen. Setiap harinya, pembudidaya diklaim dapat menghasilkan 10 ton kerang dara.
“Penyebabnya pencemaran lingkungan yaitu limbah dari aktivitas pengeboran RIG GWDC di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Sanga-sanga. Terdapat 299 nelayan yang gagal panen,” jelasnya.
Selama dua bulan terakhir para pembudidaya berupaya agar perusahaan menyelesaikan permasalahan ini.
Pantauan Bontang Post, aksi ini dilakukan dengan melakukan orasi dan teatrikal. Mereka menuntut beberapa hal dari perusahaan. Bontang Post masih berupaya meminta konfirmasi dari PT PHSS.
Terdapat empat poin tuntuan Aliansi Peduli Nelayan Kerang Dara, yang merupakan gabungan dari nelayan, masyarakat, KNPI, dan mahasiswa, kepada PT PHSS. Pertama, melakukan ganti rugi terhadap masyarakat/nelayan yang terdampak, akibat pencemaran limbah yang membuat kerang dara mati massal.
Lalu, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat atau nelayan yang terkena dampak. Melakukan pembersihan lahan pembudidaya yang terdampak agar dapat digunakan kembali untuk menunjang ekonomi masyarakat.
Terakhir, menuntut PHSS agar menertibkan prosedur pengelolaan limbah agar tidak terjadi kembali hal serupa.
JAWABAN PHSS
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) menanggapi aksi yang dilakukan Aliansi Peduli Nelayan Karang Dara.
PHSS mengaku turut prihatin atas kejadian gagal panen kerang dara yang terjadi pada musim hujan kali ini dan memahami kesulitan yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut terhadap masyarakat yang terdampak di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara.
Menanggapi unjuk rasa yang terjadi di wilayah Muara Badak terkait kejadian tersebut, perusahaan menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Perusahaan berharap agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan tertib dan tetap mengedepankan aspek keselamatan bersama.
Berdasarkan informasi yang dimiliki perusahaan, saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sedang mengambil langkah untuk menangani kejadian ini.
Perusahaan menghormati dan mendukung sepenuhnya langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut.
Perusahaan berharap kerja sama dan kolaborasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung langkah yang sedang diambil dan keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah. (*)
