3 weeks ago
31
BONTANGPOST.ID, Bontang – Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, mengecam tindakan pembubaran yang disebut agresif dan melibatkan kekerasan fisik terhadap pendemo PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS), termasuk anggota KNPI Muara Badak.
“Massa aksi tidak melakukan tindakan anarkis. Mereka hanya bertahan karena tidak ada perwakilan dari PT PHSS maupun pemerintah yang menemui mereka. Tindakan pembubaran ini sangat disayangkan,” ujar Haris.
Haris meminta Kapolres Bontang dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal menangani massa aksi secara humanis. Selain itu, Haris menegaskan bahwa dugaan pencemaran lingkungan oleh PT PHSS akan diadvokasi lebih lanjut oleh KNPI.
“Kami akan berkoordinasi dengan PT Pertamina pusat di Jakarta terkait masalah limbah. Berdasarkan video dari nelayan, terlihat jelas air dari kolam penampungan limbah langsung mengalir ke lingkungan bebas, seharusnya ada pintu air yang dibuat dan sebelum dialirkan ke alam bebas sampelnya sudah di uji terlebih dahulu. ini kami lihat tidak ada pintu airnya dari kolam penampungan limbahnya,” jelas Haris.
Sementara, Ketua KNPI Kalimantan Timur, Arief Rahman Hakim, turut mengecam tindakan aparat yang dinilai brutal. Ia mengklaim telah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltim untuk mendesak pembebasan sepuluh peserta aksi yang diamankan. Hingga Kamis (13/2/2025) pukul 23.46 mereka masih diperiksa aparat kepolisian.
“Kami meminta kepolisian untuk membebaskan peserta aksi karena tidak melakukan pelanggaran. Massa bertahan karena tidak ada perwakilan pemerintah atau PT PHSS yang menemui mereka. Selama delapan hari mereka aksi tidak ada pembubaran,” ujar Arief.
KNPI Kalimantan Timur juga akan bersurat kepada Penjabat Gubernur Kaltim melalui Dinas Lingkungan Hidup terkait limbah yang diduga mencemari laut di Muara Badak. Mereka meminta evaluasi hingga pencabutan status proper emas yang diperoleh PT PHSS.
KNPI Kutai Kartanegara pun mengecam tindakan aparat dan berencana menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk protes terhadap pembubaran tersebut.
”Kami menuntut PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga untuk bertanggung jawab atas limbah yang keluar langsung dari kolam penampungan limbah lokasi sumur migas GWDC 16 di Desa Tanjung Limau Muara Badak,” kata Ketua KNPI Kukar Ryan Tri Saputra.
Diberitakan sebelumnya, Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian melalui Kasat Reskrim AKP Hari Supranoto menyebut bahwa para pendemo masih diperiksa.
“Mereka masih sebagai saksi, jika memang tidak terbukti akan kami lepaskan,” katanya.
Pembubaran Paksa
Massa yang melakukan demonstrasi di PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS), Muara Badak, dibubarkan paksa aparat Polres Bontang, Rabu (12/2/2025) pukul 18.05.
Aparat menembakkan water cannon untuk membubarkan massa yang bertahan di depan gerbang perusahaan. Setelahnya, aparat merangsek menggunakan tameng dan pentungan.
Aparat berdalih bahwa langkah tindakan represif tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan unjuk rasa.
“Kami telah berusaha maksimal melalui jalur mediasi dan pendekatan persuasif. Namun, eskalasi yang terjadi di lapangan mengharuskan kami mengambil langkah tegas dan terukur untuk memastikan keamanan serta ketertiban masyarakat tetap terjaga,” ujar Kapolres Bontang AKBP Alex FL Tobing. (*)
