15 hours ago
7
BONTANGPOST.ID, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap perusahaan yang terbukti sengaja membakar lahan di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, kondisi cuaca di Kaltim masih panas dan terik hingga akhir Agustus berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim masih memantau hampir 200 titik api.
“Jangan sekali-sekali membakar lahan dengan sengaja, apalagi kondisi cuaca masih seperti saat ini,” kata Seno seusai rapat koordinasi di Kegubernuran Kaltim, Senin (24/8).
Menurut Seno, sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan pembakaran lahan telah ditindaklanjuti oleh Polda Kaltim. Beberapa kasus bahkan telah masuk ke proses hukum dan menghasilkan putusan pidana.
Ia menilai penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan penting untuk memberikan efek jera, terlebih pembakaran yang dilakukan secara sengaja berpotensi memperparah kondisi karhutla.
“Bahkan kita ketahui masyarakat yang sengaja membakar pun banyak. Kami sampaikan kepada Polda untuk segera ditindaklanjuti dan sudah ada beberapa yang terproses dan terpidana,” ujarnya.
Seno menegaskan, penindakan tegas juga akan diberlakukan terhadap perusahaan. Menurutnya, perusahaan tidak boleh mendapatkan perlakuan berbeda ketika terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan.
“Apalagi masyarakat saja tegas, apalagi perusahaan. Kita akan segera tutup izinnya apabila kita melihat dengan sengaja mereka membakar lagi,” tegasnya.
Saat ini, Pemprov Kaltim masih menetapkan status siaga bencana dan belum meningkatkan status menjadi siaga darurat. Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, pemerintah kabupaten/kota, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA) masih melakukan pemadaman di sejumlah titik.
Seno menyebut kondisi karhutla masih dapat dikendalikan meski titik api terus bermunculan. Pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah antisipasi apabila kondisi semakin memburuk.
“Kita masih terkondisi dan tidak dalam situasi yang darurat,” katanya.
Untuk penanganan sementara, Pemprov Kaltim masih mengandalkan anggaran rutin BPBD serta dukungan anggaran dari TNI dan Polri. Belum ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk penanganan bencana.
Jika status bencana meningkat, Pemprov Kaltim akan mempertimbangkan perubahan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). (KP)
