3 weeks ago
49
BONTANGPOST.ID, Bontang – Legiem menyeka air mata yang mengalir di pipinya saat ditemui di Mapolres Bontang, Kamis (13/2/2025). Sejak semalam dia gelisah. Dia memikirkan kondisi suaminya, Abu.
Abu merupakan salah satu dari 10 pendemo PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga yang diamankan aparat Polres Bontang, Rabu (12/2/2025) petang di Muara Badak.
“Saya cemas. Suami punya sakit asam urat. Takutnya kenapa-napa,” ujarnya dengan suara bergetar.
Legiem datang ke Mapolres Bontang bersama anaknya. Tampak juga nelayan pembudidaya kerang dara asal Muara Badak.
Legiem berharap sang suami dan massa aksi lainnya bisa segera dibebaskan.
Tak berselang, Legiem bisa bertatap muka dengan sang suami yang berada di teras lantai 2 Mapolres Bontang. “Jangan lupa salat,” kata Legiem kepada Abu.
Sebelumnya diberitakan, Aliansi Peduli Nelayan Kerang Dara menggelar demonstrasi di simpang enam Muara Badak, Rabu (12/2/2025). Ini merupakan aksi lanjutan yang mereka lakukan selama sepekan sebelumnya.
Dikatakan Mitra Setiawan, humas aliansi, aksi ini merupakan buntut dari pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS).
Pencemaran lingkungan tersebut membuat pembudidaya kerang dara di Muara Badak mengalami gagal panen. Setiap harinya, pembudidaya diklaim dapat menghasilkan 10 ton kerang dara.
“Penyebabnya pencemaran lingkungan yaitu limbah dari aktivitas pengeboran RIG GWDC di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Sanga-sanga. Terdapat 299 nelayan yang gagal panen,” jelasnya.
Selama dua bulan terakhir para pembudidaya berupaya agar perusahaan menyelesaikan permasalahan ini.
Sementara, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) menanggapi aksi yang dilakukan Aliansi Peduli Nelayan Karang Dara.
PHSS mengaku turut prihatin atas kejadian gagal panen kerang dara yang terjadi pada musim hujan kali ini dan memahami kesulitan yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut terhadap masyarakat yang terdampak di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara.
Menanggapi unjuk rasa yang terjadi di wilayah Muara Badak terkait kejadian tersebut, perusahaan menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (*)
