5 hours ago
4
BONTANGPOST.ID, Bontang – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terancam dicopot dari jabatannya apabila terbukti tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Balikpapan, Paska Pakpahan, mengatakan evaluasi pascakejadian MBG di Bontang juga akan menyasar kepala SPPG dan pengawas gizi.
Menurutnya, kepala SPPG yang terbukti tidak menjalankan tugas sesuai SOP dapat langsung dicopot. Sementara pengawas gizi yang tidak menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan akan diberikan surat peringatan.
“Kalau kepala SPPG-nya, ketika ada kejadian fatal, sekarang sudah berubah namanya dari kejadian menonjol menjadi kejadian fatal, maka secara otomatis akan dilakukan pencopotan,” tegas Paska saat diwawancarai, Selasa (11/8/2026).
Ia menjelaskan, mekanisme tersebut menjadi bagian dari evaluasi untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan. Paska juga mengungkapkan, operasional dua SPPG yang berkaitan dengan kejadian di Bontang untuk sementara dihentikan. Keduanya yakni SPPG Bontang Utara 2 di Api-Api dan SPPG Bontang Selatan 5 di Berbas 3. “Lamanya tergantung hasil dan pertimbangan dari pimpinan,” katanya.
Apabila keputusan pencopotan telah ditetapkan, proses pergantian kepala SPPG dapat langsung dilakukan. “Kalau arahannya pimpinan langsung copot. Tinggal kita lakukan pergantian saja,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Bontang mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sejumlah siswa dan guru penerima manfaat mengeluhkan mual hingga muntah.
Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi pelaksanaan MBG Kota Bontang di Gedung Tiga Dimensi, Selasa (11/8/2026). Dalam rapat tersebut, dua pengelola SPPG diminta memaparkan proses pengolahan hingga pendistribusian makanan.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris meminta pengelola dapur menjelaskan secara rinci prosedur pengolahan makanan, mulai dari persiapan bahan hingga menu yang diberikan kepada penerima manfaat.
“Kita mau tahu secara SOP seperti apa dan menu apa yang diberikan,” ujarnya. (*)
