1 hour ago
3
BONTANGPOST.ID – Status Kaltim sebagai salah satu lumbung energi terbesar nasional belum menjamin keandalan pasokan setrum bagi warganya. Itu menyusul krisis pemadaman listrik bergilir yang terus berulang sejak Juni hingga pertengahan September.
Gangguan listrik ini melanda sejumlah daerah penting di Kaltim, mulai Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, hingga Kutai Barat. Durasi pemadaman yang bervariasi telah memicu keluhan meluas dari masyarakat serta pelaku usaha yang mengandalkan aliran listrik setiap hari.
Kondisi paling terasa terjadi pada sistem kelistrikan Mahakam yang menopang Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.
Sementara itu, pemadaman berulang di Kutai Barat bahkan mendorong pemerintah daerah setempat melayangkan desakan resmi kepada manajemen PLN agar menambah kapasitas mesin pembangkit.
PLN sebelumnya menyatakan bahwa gangguan pada sejumlah pembangkit menjadi pemicu utama belum optimalnya daya pasok. Kendati demikian, sorotan publik kini tertuju pada rantai pasok batu bara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kaltim.
Berdasarkan penelusuran lapangan, alur distribusi batu bara menuju pembangkit listrik ditengarai menghadapi sejumlah kendala teknis dan pembagian pasar.
Salah satu pemilik perusahaan batu bara di Samarinda berinisial FR mengungkapkan bahwa kelangkaan bahan bakar sangat berpotensi mengganggu kinerja pembangkit.
“Kalau memang dengan adanya sekarang mungkin kekurangan bahan bakar PLN, kemungkinan besar iya. Dari pasokan batu bara,” ujar FR saat dikonfirmasi mengenai kondisi pasokan energi primer tersebut.
FR menjelaskan, perusahaannya sebagai pemegang izin tambang tidak menjual komoditas batu bara secara langsung kepada PLN. Distribusi selama ini harus melewati pihak kontraktor atau perantara yang memiliki kontrak pengadaan dengan pihak korporasi listrik negara.
“Dari perusahaanku, itu pemilik. Jadi enggak ada langsung hubungan ke PLN. Yang ada hubungan sama PLN itu kontraktor yang menjual,” jelasnya membeberkan rantai perdagangan di lapangan.
Menurut FR, kontraktor rekanan tersebut kerap melayani lebih dari satu pembeli di pasar domestik maupun komersial. Akibatnya, pasokan batu bara yang mestinya masuk ke pembangkit listrik PLN harus dibagi sesuai alokasi sang kontraktor.
“Dibatasinya, dibaginya, karena dia punya dua market lain. PLN dibatasinya empat, yang market lain juga dibaginya,” tutur FR menambahkan.
FR memastikan bahwa perusahaan tambang pada dasarnya memproduksi batu bara sesuai permintaan yang disepakati. Akan tetapi, kepastian volume akhir yang sampai ke dermaga PLTU sepenuhnya berada dalam kendali manajemen distribusi sang kontraktor. (rd/KPG)
