3 weeks ago
22
BONTANGPOST.ID, Bontang – Persoalan akses menuju SMP 5 sudah sejak lama. Hingga kini belum ada titik terang.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang sejatinya telah bersurat kepada perusahaan yang memiliki lahan tersebut untuk perpanjangan pinjam pakai.
“Kami sudah bersurat ke perusahaan untuk perpanjangan. Tapi hingga kini belum ada respons,” kata Kepala Disdikbud Bontang Bambang Cipto Mulyono.
Awalnya medio 2023 lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPRK) siap mengucurkan anggaran perbaikan jembatan. Namun, langkah itu terkendala terkait dengan status lahan yang bukan aset pemkot.
Saat disinggung berapa nominal anggaran kala itu untuk kebutuhan perbaikan jembatan, Bambang belum bisa membeberkan.
Menurutnya, jika perusahaan menghibahkan area jembatan kepada pemkot, azas manfaatnya lebih besar. Pemkot juga tidak akan melarang perusahaan untuk melewati akses tersebut.
“Kalau dihibahkan, pemkot bisa bangun. Apalagi konstruksi jembatan mulai miring,” tegasnya.
Sebelumnya Disdikbud sudah bersurat di 2023 kepada salah satu perusahaan lain untuk pembuatan bak kontrol. Mengingat di tahun tersebut akses itu tidak bisa dilewati ketika debit air meluap.
“SSaat itu terealisasi, sehingga sudah tidak banjir lagi,” imbuhnya.
Belum diresponsnya permohonan Disdikbud, diprediksi perusahaan juga memperbolehkan akses itu untuk dipinjam pakai.
Disdikbud juga mendukung upaya Komisi A DPRD untuk menggelar rapat dengar pendapat. Dengan memanggil pihak perusahaan untuk dimintai penjelasan.
“Diskusi itu kami dukung sekali. Harapannya dengan fasilitasi itu bisa dihibahkan,” terangnya.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi A DPRD Bontang Saeful Rizal mengatakan, ketika melintasi jembatan penyeberangan, kondisinya tidak aman bagi pelajar maupun tenaga pendidik.
Pasalnya terdapat lubang di sisi kanan-kiri jembatan. Belum lagi konstruksi pagar jembatan juga miring.
“Masih ada titik yang belum ada pagar jembatannya. Ini kondisi yang tidak aman,” kata Saeful.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan akan mengagendakan pertemuan antara pihak sekolah, pemkot, dan perusahaan terkait tindak lanjut masalah tersebut.
Diharapkan terdapat solusi terkait akses yang digunakan para pelajar. “Kami akan masukkan ke Badan Musyawarah untuk jadwalkan rapat dengar pendapat. Supaya mendapatkan solusi terbaik,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Heri Keswanto meminta perusahaan untuk menyerahkan aset tersebut kepada pemkot.
Khusus untuk akses masuk menuju bangunan sekolah. Tujuannya agar pembangunan jembatan penyeberangan bisa dilakukan. “DPRD mengusulkan agar lahan yang digunakan jembatan itu diserahkan ke pemkot,” pungkasnya. (*)
