3 weeks ago
35
BONTANGPOST.ID, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menelurkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.
Di mana berisi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) 2025 dipotong sebesar Rp 15,67 triliun dari pagu awal Rp 446,63 triliun. Sehingga menjadi Rp 430,95 triliun.
Berikutnya dana alokasi khusus (DAK) fisik dipangkas setengahnya. Dipotong Rp 18,3 triliun dari pagu awal Rp 36,95 triliun. Sehingga dana DAK yang akan ditransfer ke beberapa pemda menjadi Rp 18,64 triliun.
DAU dan DAK fisik itu menjadi dua dari enam item penyesuaian anggaran yang sumbernya diambil dari dana transfer ke daerah (TKD). Lainnya yakni kurang bayar dana bagi hasil (DBH), dana otonomi khusus, dana Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta, dan dana desa.
Kaltim sebagai salah satu penerima, telah menerima salinan berapa besar perubahan DAU dan DAK yang bakal diterima. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. DAU Kaltim dipangkas Rp 2 miliar. Dari sebelumnya Rp 1,04 triliun, menjadi Rp 1,02 triliun.
Sementara untuk DAK fisik tidak ada perubahan. Adapun di tingkat kabupaten/kota, untuk DAU, rerata pemangkasan berada di DAU berada di kisaran Rp 2-102 miliar. Terbanyak dipangkas adalah Mahakam Ulu (Mahulu).
Begitu pula di DAK fisik. Di mana Mahulu yang seharusnya menerima Rp 38 miliar, akibat efisiensi menjadi nol alias tidak dianggarkan.
Menghadapi postur TKD tersebut, Pemprov Kaltim pun menerima kebijakan pusat. Pekan lalu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menjelaskan, akan merelokasikan APBD 2025. Itu sebagai bentuk ketaatan terhadap turunnya inpres dari presiden.
Apalagi efisiensi yang dimaksud, bukan hanya soal pengurangan anggaran. Melainkan untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Mungkin beliau (Presiden Prabowo Subianto) melihat masih banyak penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Khususnya untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap capaian kinerja. Seperti perjalanan dinas. Itu seharusnya mendukung kinerja. Buat apa perjalanan dinas kalau tidak ada kinerjanya? Itu adalah pandangan yang saya sampaikan berdasarkan arahan Menteri Keuangan,” beber Akmal kepada awak media.
Sebelumnya, disampaikan anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry pada rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim yang dihadiri Sekprov Sri Wahyuni di Hotel Fugo, Samarinda, Senin (10/2).
Kata Sarkowi, jika Kaltim berpotensi harus memangkas anggaran Rp 405.302.513.763 dampak dari keluarnya Inpres Nomor 1/2025. Sehingga APBD Kaltim 2025 yang semula sebesar Rp 20,1 triliun terkoreksi menjadi Rp 19.697.486.237.
Adapun Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle menegaskan, pemangkasan anggaran 2025 tidak akan menyentuh tiga komponen. Yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
DPRD Kaltim disebutnya telah melakukan komunikasi kepada gubernur Kaltim melalui sekprov dan jajarannya. Di mana di luar tiga komponen di atas, ada 13 komponen yang bakal mendapat efisiensi.
“Salah satunya yang paling signifikan itu perjalanan dinas. Mencapai 50 persen. Karena komponen itu memang tidak prorakyat. Jadi kami (DPRD Kaltim) setuju. Lebih baik dimanfaatkan ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ucap Sabaruddin, Selasa (11/2).
Selain di provinsi, kabupaten/kota juga memutuskan untuk mengencangkan ikat pinggang di sektor pemerintahan. Balikpapan misalnya, Sekretaris Kota (Sekkot) Balikpapan Muhaimin menyatakan, bahwa efisiensi dilakukan pada perjalanan dinas, kegiatan seremonial, konsumsi dalam rapat, serta alat tulis kantor (ATK) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita tidak sampai menerapkan work from home (WFH). Efisiensi itu lebih kepada pemangkasan anggaran perjalanan dinas, konsumsi, dan ATK, tanpa mengganggu pelayanan dan program prioritas,” ujar Muhaimin kepada awak media, Kamis (13/2).
Ia mencontohkan bahwa anggaran perjalanan dinas di setiap OPD yang semula Rp 100 juta akan dikurangi hingga 50 persen menjadi Rp 50 juta. Jumlah peserta perjalanan dinas pun turut disesuaikan.
Untuk konsumsi dalam rapat, yang sebelumnya menyediakan makanan berat, kini dibatasi hanya camilan. Anggaran ATK juga dipangkas sekitar 20-30 persen.
Dengan kebijakan itu, Pemkot Balikpapan berharap pembangunan daerah tetap berjalan optimal meski dilakukan penyesuaian anggaran di beberapa sektor.
“Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan efisiensi tidak berdampak negatif pada pelayanan publik dan pembangunan kota,” sebut Muhaimin.
Untuk di Samarinda, Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, penyesuaian anggaran harus dilakukan dengan strategi yang terukur.
Ia menyebut salah satu langkah yang disiapkan adalah menerapkan pola pembiayaan bertahap, menyesuaikan proyek dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Beberapa program yang semula direncanakan selesai dalam satu tahun dapat dijadwal ulang menjadi dua tahun. Ini upaya kita agar efisiensi tetap berjalan tanpa mematikan pembangunan,” jelas Andi Harun, Jumat (14/2).
Sementara di Kutai Kartanegara (Kukar), Sekkab Kukar Sunggono menyebut, Pemkab Kukar telah melaksanakan efisiensi anggaran termasuk belanja infrastruktur yang dinilai bisa ditunda karena belum terlalu prioritas.
“Proyek pembangunan infrastruktur yang ditangguhkan di antaranya proyek pelebaran jalan di Muso Bin Salim, Kelurahan Melayu, Tenggarong, dan beberapa proyek pelebaran pada jalan-jalan kecil Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar yang direncanakan untuk memperindah tata ruang Tenggarong,” ujarnya dikutip dari rilis resmi yang diterima awak media, Jumat (14/2).
Namun beberapa proyek lanjutan seperti revitalisasi Pasar Tangga Arung, Jembatan Sebulu, dan Rumah Sakit tetap dilaksanakan. “Proyek besar sudah masuk RPJMD dan tinggal menunggu penyelesaian saja. Insyaallah tidak akan terganggu karena harus fungsional tahun ini,” ujarnya.
Pemkab Kukar juga memutuskan melakukan efisiensi perjalanan dinas biasa sebesar 60 persen dan perjalanan dinas dalam kota sebesar 50 persen.
Selain itu juga dilakukan efisiensi dalam pengadaan peralatan gedung, pakaian dinas, serta pengadaan dan perawatan mobil dinas, bahan cetak, ATK, narasumber kegiatan seminar, makan dan minum dalam rapat, serta kursus.
“Bupati Kukar (Edi Damansyah) juga menyampaikan instruksi untuk melakukan efisiensi sebesar 75 persen pada anggaran paket mapping,” ungkap Sunggono. (rd)
