17 hours ago
10
BONTANGPOST.ID, Bontang – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terlena dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Menurutnya, predikat WTP bukan berarti pemerintah daerah sepenuhnya bebas dari potensi fraud atau penyimpangan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Neni usai Pemerintah Kota Bontang kembali meraih opini WTP untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
“WTP bukan berarti tidak ada fraud. Itu harus dipahami bersama,” ujarnya.
Neni menjelaskan, opini WTP lebih menitikberatkan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, mulai dari penyusunan neraca, pelaporan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Dari sisi neraca keuangan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kita dinilai bagus. Kita memenuhi persyaratan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan potensi penyimpangan tetap dapat terjadi apabila pengawasan internal dan integritas aparatur tidak dijalankan dengan baik.
Karena itu, seluruh kepala OPD dan ASN diminta terus menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Semua kembali kepada masing-masing perangkat daerah bagaimana menjaga integritasnya,” tuturnya.
Neni menyebut capaian WTP ke-12 menjadi bukti komitmen Pemkot Bontang dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik. Namun, ia meminta seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri.
Menurutnya, tantangan pemerintah ke depan bukan sekadar mempertahankan opini WTP, tetapi memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Yang paling penting bukan hanya mendapatkan WTP, tetapi bagaimana anggaran itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” terangnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal dan budaya kerja disiplin di seluruh lingkungan pemerintahan.
Selain itu, Pemkot Bontang akan terus melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan keuangan, termasuk memperkuat digitalisasi administrasi agar lebih transparan dan akuntabel.
“Pengawasan harus diperkuat dan sistem administrasi terus diperbaiki supaya tata kelola pemerintahan semakin baik,” pungkasnya. (ak)
