1 week ago
17
BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemkot Bontang mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini diutarakan oleh Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris. Menurutnya teguran itu disebabkan jumlah tenaga kontrak daerah (honorer) yang membeludak kurun dua tahun belakangan.
“Jumlah kelebihannya itu mencapai 400 orang,” kata pejabat yang akrab disapa AH.
Sejatinya satu pekerjaan itu bisa ditangani oleh satu atau dua orang petugas. Tetapi dengan lonjakan ini, satu pekerjaan harus diborong oleh tiga TKD. Akibatnya tentu belanja pegawai sangat tinggi.
“Kalau di bidang apa nanti tanya BKPSDM,” ucapnya.
Saat ini, Pemkot lagi merumuskan dengan melibatkan tim ekonomi sesuai dengan analisis jabatan. Hasil penghitungan nantinya akan digunakan pedoman untuk menentukan kebijakan.
“Kami akan hitung kelebihan jamnya, apakah ada opsi baru yang tidak merugikan,” tutur dia.
Politikus Gerindra ini juga menilai tidak elok pemerintah justru mencetak pengangguran. Selain itu, kajian ini juga akan melihat faktor apa yang menyebabkan situasi ini terjadi.
“Apakah ini karena proses pengangkatannya yang tidak sesuai sehingga jumlah SDM melebihi beban kerja yang tersedia,” terangnya.
Diketahui pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sama (PPPK) di lingkup Pemkot Bontang kali ini mendorong TKD untuk masuk dalam salah satu komponen ASN tersebut. Pemkot Bontang pun menggelar dua tahapan untuk seleksi PPPK.
Pemkot Bontang mendapatkan kuota untuk PPPK yakni 283 formasi. Rinciannya 213 tenaga teknis, 58, tenaga guru, dan 12 tenaga kesehatan. Kuota ini terbagi dalam dua tahap.
Tahap pertama meliputi eks tenaga honorer kategori II, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja di lingkungan Pemkot Bontang. Tercatat 197 tenaga teknis dan sembilan tenaga kesehatan dinyatakan lolos dalam seleksi tersebut.
Tahap kedua menyasar pegawai yang aktif bekerja di lingkungan Pemkot Bontang paling sedikit dua tahun terakhir secara terus-menerus. Proses seleksi sudah dilakukan tetapi masih menunggu hasil yang akan dikeluarkan oleh BKN. (kp)
