Gaji Karyawan PT LBB Bulan Terakhir Baru Dibayar Separuh

2 days ago 5

BONTANGPOST.ID, Bontang – PT Laut Bontang Bersinar (LBB) masih belum menyelesaikan tunggakan. Baik terhadap karyawannya maupun ke rekening kas daerah. Salah satu karyawan yang enggan disebutkan namanya mengatakan untuk pembayaran bulan Oktober masih dibayar setengah.

“Pembayaran gaji bulan terakhir itu dilakukan Rabu (13/11/2024),” kata salah satu karyawan.

Ia pun tidak mengetahui mengapa manajemen belum melunasi tunggakan gaji karyawan. Mekanisme seperti ini pun kerap dilakukan kurun dua tahun terakhir.

“Pernah memang dicicil nanti baru dibayarkan lagi,” ucapnya.

Bahkan untuk kepastian pelunasan juga belum diketahuinya. Menurutnya manajemen harus menyelesaikannya. Mengingat karyawan juga membutuhkan gaji untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

“Kalau bisa secepatnya. Karena kami juga untuk beli makan dan lain-lainnya,” tutur dia.

Kabarnya, untuk tunggakan kewajiban ke pemkot terkait pemanfaatan barang milik daerah juga belum dilakukan oleh manajemen. Mulai dari konstribusi tetap sebesar Rp451.462.568. Sejatinya pembayaran ini paling lambat per 31 Maret.

Jika terdapat keterlambatan maka besaran denda yakni 2,5 persen dari nominal kewajiban per bulannya. Jika dikalkulasi denda untuk kontribusi daerah kini mencapai Rp 79 juta. Ditambah besaran kontribusi tetap menjadi Rp530.468.517.

Selain itu, PT LBB juga belum membayar bagi hasil keuntungan pada tahun 2023. Sesuai perjanjian kerja sama persentasenya yakni 60 persen pemkot dan 40 persen PT LBB. Batas waktunya pun hingga akhir Maret di tahun berikutnya.

Sebelumnya, Pemkot Bontang memberi teguran kepada PT Laut Bontang Bersinar (LBB). Melalui surat bernomor B/000.2.3.2/893/BPKAD/2024. Sekretaris Kota (Sekkot) Aji Erlynawati mengatakan surat itu ditujukan kepada direktur PT LBB. Tertanggal 4 November 2024.

“Surat itu menyangkut laporan serta realisasi yang menjadi kewajibannya,” kata pejabat yang akrab disapa Iin ini.

Dalam isi surat, pemkot meminta laporan penerimaan atas pemanfaatan barang milik daerah. Salah satunya bersumber dari kerja sama pemanfaatan atas pengelolaan Pelabuhan Loktuan. (*)