2 weeks ago
31
BONTANGPOST.ID, Bontang – Nasib memprihatinkan dialami sejumlah guru honorer tingkat SMA dan SMK di Kalimantan Timur. Sejak Januari hingga pertengahan Juni 2025, honor mereka belum juga dibayarkan.
Kondisi ini memicu perhatian serius dari DPRD Kaltim, yang mendesak pemerintah provinsi segera bertindak.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyuarakan keprihatinannya terhadap keterlambatan pembayaran tersebut.
Ia menilai situasi ini bertolak belakang dengan semangat program pendidikan gratis yang selama ini digaungkan pemerintah.
“Program pendidikan gratis jangan sampai menjadikan kesejahteraan guru sebagai korban. Guru honorer tetap manusia yang butuh hidup layak,” tegas Darlis.
Ia menyoroti berbagai akar persoalan yang membuat banyak guru honorer terabaikan, mulai dari pendataan yang amburadul hingga sistem insentif yang stagnan.
Darlis mengungkapkan bahwa sejumlah guru tetap aktif mengajar, namun tidak masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Banyak guru yang sebenarnya aktif mengajar tapi tidak tercatat karena sistem yang kacau. Bahkan ada sekolah yang sengaja tidak melaporkan guru non-PPPK demi menjaga akreditasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Darlis menjelaskan bahwa guru honorer yang belum mengabdi selama dua tahun kerap tidak memenuhi syarat administratif.
Tanpa terdata dalam Dapodik, mereka tidak bisa memperoleh Surat Perintah Kerja (SPK), yang menjadi syarat pencairan honorarium.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, membenarkan adanya kendala administratif. Ia mengatakan bahwa guru-guru honorer yang tidak memenuhi syarat memang belum masuk dalam program Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D).
“Sekolah memang masih membutuhkan mereka, tapi status mereka di luar sistem. Saat ini kami tengah mencari solusi melalui mekanisme dana BOSDA,” ujarnya.
Sri menjelaskan bahwa proses pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sedang berlangsung. Pemprov juga tengah menyusun regulasi baru, termasuk peraturan gubernur dan petunjuk teknis tambahan, untuk mengakomodasi kebutuhan anggaran pendidikan di jenjang SMA dan SMK.
“Kemarin sudah selesai untuk SLB, selanjutnya giliran SMA dan SMK. Kami berharap prosesnya bisa selesai dalam waktu dekat,” pungkasnya. (mrf/beb)
