7 hours ago
3
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut meminta adanya skenario berbeda untuk melakukan simulasi kenaikan harga minyak yang belakangan kembali mendidih akibat perang Amerika Serikat (AS)-Iran.
Hal ini menjadi permintaan Prabowo yang disampaikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, awal pekan ini.
“Waktu di rapat kabinet, Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda. Jadi kami sedang hitung,” terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Permintaan Prabowo ini dalam rangka menjaga komitmen untuk menjaga harga BBM subsidi tidak naik meski harga minyak bergejolak lagi. Purbaya pun menyatakan pemerintah masih berkomitmen untuk menjaga harga Pertalite dan Solar.
Menurut Purbaya, APBN masih mampu mendanai subsidi dan kompensasi tanpa melanggar batas defisit 3% terhadap PDB, dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) US$100 per barel rata-rata sampai akhir tahun.
Sampai dengan semester I/2026, Indonesian Crude Price (ICP) rata-rata tahun berjalan (ytd) telah mencapai US$91,87 per barel atau 31,2% dari asumsi dasar makro APBN 2026 US$70 per barel.
Perhitungan asumsi harga minyak US$100 per barel sampai akhir tahun ini juga menjadi dasar memutuskan penambahan anggaran maupun stimulus ekonomi ke masyarakat.
Dengan asumsi harga minyak US$100 per barel, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut pemerintah masih mampu mengeluarkan stimulus ekonomi Rp26,34 triliun yang diumumkan Juni 2026 lalu.
Hanya saja, kembali naiknya harga minyak belakangan ini mengganjal rencana Purbaya untuk menambahkan anggaran kementerian/lembaga dan untuk pemerintah daerah.
“Tadinya ketika harga minyak turun, saya pikir ada ruang untuk menambah belanja, ke daerah dan lain-lain ya termasuk kementerian/lembaga. Artinya sekarang kalau [harga minyak] balik lagi, ruangnya semakin terbatas saja, tetapi tidak membahayakan APBN,” ujarnya.
Adapun sampai dengan akhir Juni 2026, realisasi belanja subsidi dan kompensasi pemerintah telah mencapai Rp233 triliun atau naik 44,4% (yoy) dari Juni 2025 Rp161,4 triliun. Belanja subsidi telah tembus Rp116 triliun, sedangkan kompensasi Rp116,9 triliun.
Secara umum, belanja negara sampai semester I/2026 tercatat sebesar Rp1.656 triliun atau 43,1% dari target APBN. Realisasi belanja ini dibarengi kinerja penerimaan negara Rp1.459,4 triliun, sehingga defisit yang dibukukan sebesar Rp196,5 triliun (0,76% terhadap PDB).
Berdasarkan outlook sampai akhir tahun, defisit APBN diproyeksikan melebar ke Rp734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB. Proyeksi ini melebar dari target Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.
