3 weeks ago
28
Jakarta, CNN Indonesia —
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti kultur kepemilikan lahan di Asia yang berubah secara signifikan dan mendasar dalam 70 tahun terakhir.
Direktur Eksekutif WALHI, Zenzi Suhadi mengatakan sistem kepemilikan komunal terhadap perairan dan daratan menuju ke privatisasi.
“Di mana, sistem kepemilikan komunal, terhadap perairan, daratan, perlahan tapi semakin pasti dalam 70 tahun ini menuju ke privatisasi,” kata Zenzi dalam jumpa pers persiapan Asia Land Forum (ALF), Jumat (14/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ALF akan digelar pada 17-21 Februari mendatang di Indonesia. ALF akan dihadiri 500 organisasi dari 15 negara, termasuk organisasi di bawah PBB.
Zenzi mengatakan privatisasi daratan dan perairan juga terjadi di Indonesia. Padahal, peradaban, budaya, dan perekonomian sosial masyarakat sangat bergantung pada wilayah teritori yang bersifat komunal.
Di Indonesia, kata Zenzi, wilayah komunal seperti perairan, rawa, gambut, termasuk daerah pesisir pantai kini mulai dimiliki secara privat. Dalam hal ini, kepemilikan tersebut merupakan milik kelompok korporasi.
“Seperti di Indonesia, wilayah-wilayah komunal, perairan gambut, rawa, dan termasuk pesisir dan laut sekarang dipaksa untuk sistem kepemilikannya menjadi, kepemilikan privat. Dalam hal ini didominasi oleh kelompok korporasi,” kata dia.
Menurut Zenzi, masalah mendasar di Indonesia saat ini seperti krisis pangan, lingkungan, dan tempat tinggal merupakan buah dari kesalahan kebijakan masa lalu yang memisahkan masyarakat dari sumber kehidupannya.
Alih-alih memperbaiki kekeliruan itu, pemerintah justru terus memperluas privatisasi. Zenzi misalnya menyoroti cara pemerintah untuk mengatasi krisis pangan lewat food estate.
“Seharusnya krisis pangan, krisis perumahan, yang ada itu dijawab dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan kehidupannya debgan reforma agraria dan seterusnya,” katanya.
“Tapi kebijakan yang diambil sekarang mengarah kepada pemenuhan suplai pangan di Indonesia diarahkan kepada produksi oleh korporasi dalam bentuk food estate,” imbuh Zenzi.
Perwakilan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika menjelaskan bahwa ALF akan mengajak semua pihak untuk duduk bersama bagaimana mengatur ulang sistem sistem agraria, sistem pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam.
Menurutnya, forum tersebut akan menjadi momentum seluruh stakeholder dari negara-negara di Asia berbicara soal masalah fundamental tersebut. Terlebih, Asia saat ini merupakan tumpuan dunia dalam hal suplai kebutuhan energi dan tenaga kerja.
“Nah, dalam konteks itu, di Asia tentu kita mengalami banyak sekali tantangan-tantangan dan fase kritis yang ditandai dengan ketimpangan penguasaan tanah, perampasan tanah, dan meningkatnya konflik agraria,” katanya.
(thr/fra)
