3 days ago
10
Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Manajemen Personalia Korea Selatan pada Jumat (31/1) mengumumkan bahwa mereka akan mewajibkan pekerja publik yang hamil untuk bekerja dari rumah seminggu sekali mulai Februari 2025.
Kementerian itu mengatakan bahwa langkah awal itu menjadi bentuk “pedoman yang ramah keluarga yang membantu pekerja meningkatkan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan mereka.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam skema sebelumnya, pegawai negeri yang hamil disarankan untuk secara sukarela menggunakan tunjangan bekerja dari rumah jika diperlukan.
Namun, sistem itu dikritik karena membuat pekerja hamil tetap berada di kantor karena mereka tidak ingin dianggap “istimewa” saat rekan kerja mereka bekerja di sana.
Korea JoongAng Daily memberitakan seorang pejabat publik tingkat menengah yang sedang hamil di kementerian tersebut mengatakan bahwa bekerja dari rumah akan “mengurangi beban perjalanan.”
Kementerian tersebut juga menyarankan karyawannya yang memiliki anak berusia 8 tahun atau di bawahnya untuk bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu.
Kementerian Manajemen Personalia akan mengizinkan para pekerjanya mempersingkat waktu makan siang mereka secara fleksibel menjadi setengah jam. Waktu istirahat makan siang yang biasa adalah 60 menit.
Perubahan itu berujung pada karyawan yang hamil bisa pulang kerja 30 menit lebih awal dari biasanya.
Mekanisme sebelumnya, yang memungkinkan para pekerja untuk memperpanjang waktu makan siang mereka menjadi dua jam, disalahkan karena “tidak efisien” karena mengharuskan mereka bekerja satu jam lebih lama.
Selain itu, kementerian juga menyarankan para karyawannya untuk menyesuaikan jam kerja mereka secara mandiri selama mereka bekerja 40 jam per minggu.
Pulang kerja lebih awal dan jadwal kerja yang fleksibel akan membantu para pekerja menginvestasikan jam malam mereka untuk mengembangkan keterampilan pribadi, hobi, dan mengasuh anak.
Jika para karyawan kementerian menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi setelah enam bulan uji coba internal, pemerintah akan menerapkan langkah-langkah tersebut di semua lembaga dan kementerian pemerintah.
Kementerian Tenaga Kerja akan menciptakan ruang dan lingkungan rekreasi untuk membantu para pekerjanya bekerja dari jarak jauh.
Selain itu, kesempatan belajar bagi pekerja tingkat junior akan diperluas bersama dengan pengalaman pelatihan di tempat di parlemen.
Namun, pedoman yang mendorong para pekerjanya untuk pulang kerja pukul 6 sore pada Rabu dan Jumat akan dihapuskan setelah penerapannya selama satu dekade.
Seorang pejabat dari kementerian mengatakan pedoman tersebut tidak lagi diperlukan karena sebagian besar pekerja negara sekarang pulang tepat waktu.
“Kementerian telah menyiapkan seperangkat pedoman ketenagakerjaan baru yang dimaksudkan untuk mengubah masyarakat birokrasi menjadi organisasi yang fleksibel dan efisien,” kata Yeon Won-jeong, Menteri Manajemen Personalia.
“Langkah-langkah yang terbukti berhasil akan diterapkan di seluruh badan pemerintah.”
(chri)
