Jakarta, CNN Indonesia —
Inggris bakal memangkas 2.100 posisi pegawai negeri sipil (PNS) seiring dengan upaya Perdana Menteri Keir Starmer merampingkan birokrasi demi mengatasi keterbatasan anggaran negara.
Menurut seorang sumber pemerintah Inggris, Kantor Kabinet PM yang menjadi pusat koordinasi antar-kementerian dalam pemerintahan akan mengurangi 2.100 posisi PNS dalam dua tahun ke depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dikutip AFP, sebanyak 1.200 pegawai akan diberhentikan melalui skema pemutusan hubungan kerja (PHK), sementara 900 pegawai lainnya akan dipindahkan ke kementerian lain. Saat ini, Kantor Kabinet mempekerjakan sekitar 6.500 PNS.
“Kami tengah melanjutkan rencana untuk menjadikan Kantor Kabinet lebih strategis, spesialis, dan ramping agar dapat melayani publik dan mendukung pemerintahan dengan lebih baik,” ujar juru bicara lembaga tersebut.
Pengumuman ini muncul setelah Starmer berjanji mengurangi biaya birokrasi dan memangkas ukuran layanan sipil Inggris yang saat ini berjumlah sekitar 500.000 orang. Starmer beralasan perampingan dan efisiensi diperlukan guna menciptakan negara yang lebih lincah.
Bulan lalu, Menteri Keuangan Rachel Reeves menyatakan pemerintah Inggris berencana memotong biaya operasional pemerintah sebesar 15 persen dalam empat tahun ke depan.
Pemotongan anggaran ini diperkirakan akan menghasilkan penghematan tahunan sebesar £2,2 miliar (sekitar Rp45 triliun).
Dalam wawancara dengan BBC, Reeves mengatakan setiap kementerian akan menentukan sendiri jumlah pegawai yang akan dipangkas, namun total pengurangan bisa mencapai 10.000 orang.
Ia juga merinci berbagai pemangkasan anggaran di tengah tantangan ekonomi global, termasuk kekhawatiran atas tarif impor baru dari Presiden AS Donald Trump serta perang Rusia di Ukraina.
Upaya Reeves untuk memperbaiki keuangan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi dibatasi oleh aturan fiskal yang ia tetapkan sendiri serta janjinya untuk tidak menaikkan pajak.
Aturan tersebut melarang pemerintah meminjam untuk membiayai pengeluaran sehari-hari dan menetapkan bahwa utang harus menurun sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun anggaran 2029-2030.
Pemangkasan pegawai di Kantor Kabinet dan rencana pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara lebih luas diperkirakan akan menghemat £110 juta bagi lembaga tersebut hingga tahun 2028.
Namun, Mike Clancy, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Prospect yang mewakili pegawai negeri spesialis, menyebut bahwa pemangkasan ini bersifat “sembrono” dan justru akan **menyulitkan Kantor Kabinet dalam menjalankan tugasnya.**
(afp/rds)