23 hours ago
6
BATAMUPDATE.COM, BATAM – Seluruh Jemaah Calon Haji (JCH) diwajibkan memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) aktif. Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) membuat kebijakan baru terkait perlindungan kesehatan bagi jemaah haji.
Mulai tahun 2025, seluruh jemaah haji reguler diwajibkan memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang aktif yaitu, BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan Wilayah II memastikan seluruh 11.826 calon haji Embarkasi Batam memiliki status aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Seluruh jamaah haji dan petugas harus memastikan kartu JKN-nya aktif. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah setempat untuk memastikan tidak ada yang berangkat dalam status kepesertaan tidak aktif,” ujar Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah II, Oktovianus Ramba saat berada di Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) beberapa waktu lalu.
Ia mengingatkan bahwa tidak ada lagi anggaran khusus dari pemerintah pusat untuk pembiayaan kesehatan jamaah haji. Maka dari itu, semua layanan kesehatan mengandalkan skema JKN, sehingga jika kepesertaan tidak aktif, proses pelayanan dapat terkendala.
“Kalau mereka tidak aktif akan sulit ketika terjadi kebutuhan layanan kesehatan. Secara nasional tidak ada anggaran khusus untuk kesehatan dan karena itu peserta wajib aktifkan JKN,” ujarnya.
BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan Balai Karantina Kesehatan Kepri untuk menjamin kelancaran layanan kesehatan jamaah. Termasuk pelayanan di asrama haji, proses pemeriksaan kesehatan hingga rujukan ke rumah sakit jika dibutuhkan.
“Selama jamaah masih di Indonesia, baik sebelum berangkat maupun setelah pulang, mereka tetap bisa menggunakan layanan JKN. Jadi penting sekali untuk memastikan kepesertaan aktif sejak dari rumah,” katanya.
Oktovianus menambahkan Embarkasi Batam memiliki peran strategis sebagai titik awal keberangkatan ribuan calon haji dari wilayah barat Indonesia, maka kesiapan administrasi dan layanan kesehatan menjadi prioritas bersama. (uly)
